Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
KPK memeriksa lima direktur travel haji terkait dugaan korupsi dan gratifikasi pengalihan kuota haji tambahan yang menyeret eks Mena...
Tim gabungan Polda Metro Jaya dan KPK berhasil menangkap empat pegawai KPK gadungan di Jakarta Barat yang memeras anggota DPR RI den...
Empat pegawai KPK gadungan diringkus Polda Metro Jaya usai tepergok memeras Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni senilai Rp300 j...
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat bersama BPK, BPKP, dan MA untuk membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terka...
Komisi IV DPR RI membuka partisipasi publik dalam revisi Undang-Undang Peternakan, dengan melibatkan akademisi dan praktisi untuk me...
Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat par...
Ahmad Sahroni mendukung usulan Kepala BNN untuk melarang vape di Indonesia. Usulan itu didorong masuk ke RUU Narkotika setelah BNN m...
Polri usul RUU Narkotika perkuat perampasan aset hasil kejahatan narkoba. Tujuannya, memutus pendanaan jaringan narkotika lintas neg...
KPK mengungkap uang tunai ratusan juta rupiah yang disita dari rumah Ono Surono di Bandung ditemukan di ruang pribadinya. Penyidik m...
Kepala BNN usul larangan vape di RUU Narkotika karena temuan zat narkoba dalam liquid. Etomidate kini masuk golongan II narkotika.
Halaman 1 dari 15
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelala...
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa d...
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru hono...
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, ha...