Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Arief Hidayat akhiri tugas di MK dengan guyonan Anwar Usman & 'berkah' Solo. Singgung putusan perkara 90 & pesan ke penggantinya.
Apresiasi Dino Patti Djalal & Hassan Wirajuda atas sikap Prabowo terkait Board of Peace untuk Palestina. Keputusan realistis & berpo...
Pansel MA loloskan 10 calon hakim konstitusi pengganti Anwar Usman. Target hasil akhir seleksi awal Maret. Cek nama-nama kandidat!
DPR setujui Adies Kadir jadi hakim MK usulan DPR, menggantikan Arief Hidayat. Simak profil dan prosedur pengangkatan hakim konstitus...
Jelang sidang praperadilan Sekjen DPR, KPK tegaskan penetapan tersangka sah. Namun, upaya penahanan masih terganjal satu prosedur kr...
Guru honorer di Muaro Jambi jadi tersangka usai razia rambut siswa, Polda dan Kejaksaan dorong penyelesaian lewat restorative justic...
Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi pub...
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemis...
KPK memeriksa eks Sekdis CKTR Bekasi Beni Saputra untuk menelusuri aliran uang dari tersangka kasus ijon proyek. KPK juga membuka op...
Sinta Nuriyah Wahid dan tokoh GNB menjenguk Delpedro cs di Polda Metro. Mereka menyebut kasus provokasi demo hanya salah paham dan s...
Halaman 4 dari 15
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelala...
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa d...
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru hono...
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, ha...