Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “DPR”
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Polisi Kerahkan 1.436 Personel Amankan Demo Mahasiswa di DPR dan Monas
Polisi mengerahkan 1.436 personel gabungan untuk mengamankan demo mahasiswa dan masyarakat sipil di DPR dan Monas, Jakarta Pusat, de...
Amnesty: Tuntutan 2 Tahun Delpedro Marhaen Perkuat Pembungkaman Kritik
Amnesty International Indonesia kritik tuntutan 2 tahun penjara Delpedro Marhaen dkk. terkait dugaan penghasutan, sebut kriminalisas...
Kejaksaan Tangguhkan Penahanan Guru Di Probolinggo Tersangka Korupsi Gaji
Kejaksaan menangguhkan penahanan guru honorer Probolinggo terkait dugaan korupsi gaji rangkap. Kerugian negara dipulihkan, penyidika...
DPR: Hukuman Mati ABK Sea Dragon Tak Bisa Dipukul Rata
Nasir Djamil menegaskan pidana mati tak bisa dipukul rata bagi semua ABK Sea Dragon. KUHP baru menempatkan hukuman mati sebagai alte...
DPR Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset
DPR melalui Komisi III menyusun naskah akademik RUU Perampasan Aset. RUU ini memuat dua konsep perampasan aset: berbasis putusan pid...
Kapolda Sulsel Perintahkan Usut Tuntas Kasus Narkoba Di Toraja Utara
Kapolres Toraja Utara tegaskan komitmen tindak tegas anggota terlibat narkoba. Kasus Kasat Narkoba diperiksa Propam Polda Sulsel.
Ketua Komisi III: Dulu Polisi–Buruh Seperti Tom and Jerry, Sekarang “Teletubbies”
Ketua Komisi III DPR sebut relasi Polri-buruh makin harmonis & dukung Reformasi Polri. Buruh tolak penempatan Polri di bawah kemente...
Kasus Pariaman: Ayah Jadi Tersangka Usai Tewaskan Terduga Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Putrinya
Kronologi kasus Pariaman: seorang ayah ditetapkan tersangka pembunuhan berencana usai mengetahui putrinya diduga jadi korban kekeras...
Habiburokhman Minta Ayah di Pariaman Tak Dijatuhi Hukuman Mati atau Seumur Hidup
Habiburokhman minta ayah di Pariaman yang bunuh terduga pelaku cabul anak tidak dihukum mati. Pembelaan terpaksa lampaui batas jadi...
Jimly Kritik Proses Hakim MK Di DPR, Soroti Potensi Ganggu Independensi
Jimly Asshiddiqie kritik mekanisme DPR dalam pengisian hakim MK. Soroti potensi gangguan independensi kehakiman dan masalah etik.
Halaman 3 dari 15
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Sinyal Hijau untuk Tragedi: Celah Hukum di Bekasi Timur 2026
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelala...
Mitra Kerja atau Pekerja? Status Hukum dan Hak yang Hilang
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa d...
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru hono...
Kecelakaan Kereta Api Bekasi: Tanggung Jawab Hukum KAI
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, ha...