JAKARTA, Literasi Hukum — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut relasi antara Polri dan buruh kini jauh lebih harmonis dibanding era sebelumnya. Ia bahkan mengibaratkan hubungan keduanya yang dulu “seperti Tom and Jerry”, sementara sekarang “seperti Teletubbies” yang akrab dan saling berpelukan.

Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama perwakilan konfederasi buruh—KSPSI, KSBSI, dan KSPI—di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Agenda rapat tersebut digelar untuk menerima dukungan buruh terhadap Reformasi Polri.

“Kalau zaman dulu… itu kayak Tom and Jerry. Kalau sekarang dengan polisi [dan buruh] kayak Teletubbies. Kalau Teletubbies itu berpelukan,” ujar Habiburokhman dalam rapat.

Ia menilai dukungan dari elemen buruh memiliki bobot strategis, baik dari sisi jumlah maupun posisi buruh yang dinilai penting dalam kehidupan sosial-ekonomi. Menurutnya, keterlibatan buruh dapat memperkuat pengawalan percepatan agenda Reformasi Polri.

“Teman-teman buruh ini dari segi quality dan quantity-nya sangat signifikan… tentu juga akan berperan besar dalam mengawal percepatan Reformasi Polri,” kata Habiburokhman.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, serta menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Ia juga menekankan pentingnya mekanisme fit and proper test Kapolri tetap dilakukan di Komisi III DPR sebagai bagian dari check and balance antara eksekutif dan legislatif.

“Polri harus tetap di bawah Presiden… Fit and proper calon Kapolri harus tetap berada di Komisi III DPR,” ujarnya.

Dukungan serupa disampaikan Presiden KSBSI Elly Silaban, yang menilai penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengganggu independensi kepolisian dan membuka ruang intervensi politik.

“Polri itu tidak boleh di bawah kendali kementerian supaya jangan ada intervensi politik,” kata Elly.

Sikap sejalan juga disampaikan KSPI. Sekjen KSPI Ramidi menyatakan Polri sebaiknya tetap bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menurutnya, dalam sejumlah persoalan ketenagakerjaan, kepolisian dinilai aktif membantu penyelesaian masalah maupun kasus hukum yang dihadapi buruh.

“Polri harus tetap berada di bawah Presiden RI secara langsung… karena memang kondisi ketenagakerjaan banyak diselesaikan, peran-peran kepolisian langsung masuk,” ujar Ramidi.