Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “DPR”
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Komisi III Wanti-wanti RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan
Komisi III DPR menegaskan RUU Perampasan Aset tidak boleh menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. DPR juga meminta aset yang dirampas...
Kejagung Tarik Kajari Karo dan Jajarannya usai Polemik Perkara Amsal Sitepu
Kejaksaan Agung menarik Kajari Karo, Kasi Pidsus, dan para jaksa penuntut umum penangan perkara Amsal Sitepu untuk klarifikasi dan e...
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Hakim Nilai Dakwaan Mark Up Video Profil Desa Tak Terbukti
PN Medan vonis bebas Amsal Sitepu terkait dugaan mark up video profil desa. Hakim menilai dakwaan tidak terbukti. Apa dampak hukumny...
KPK Geledah Rumah Ono Surono dalam Pengembangan Kasus Dugaan Suap Ijon Proyek Bekasi
KPK geledah rumah Ono Surono terkait kasus suap ijon proyek Bekasi. Pengembangan kasus, penelusuran aliran dana, dan potensi keterli...
Sejumlah Pejabat Tak Gelar Open House Lebaran, Dasco Termasuk
Sejumlah pejabat negara disebut tidak akan menggelar open house Lebaran 2026, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, seiring im...
Prabowo dan Megawati Bertemu di Istana, Ini Pokok Bahasan yang Mencuat
Presiden Prabowo Subianto bertemu Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka. Pertemuan itu membahas persoalan strategis bangsa, penge...
Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas Penyerangan Aktivis Kontras Andrie Yunus
DPR desak polisi usut tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS. Korban alami luka bakar serius. Jaminan keamanan pembela HA...
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Fadia Arafiq dalam Proyek Outsourcing Pekalongan
KPK mengungkap dugaan Fadia Arafiq mengintervensi kepala dinas agar memakai perusahaan keluarganya, PT RNB, dalam proyek outsourcing...
Anies: Serangan AS-Israel ke Iran Jadi Momentum Indonesia Keluar dari BoP
Anies Baswedan menilai serangan AS-Israel ke Iran menjadi momentum bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace karena dinilai be...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiap...
Halaman 2 dari 15
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Sinyal Hijau untuk Tragedi: Celah Hukum di Bekasi Timur 2026
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelala...
Mitra Kerja atau Pekerja? Status Hukum dan Hak yang Hilang
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa d...
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru hono...
Kecelakaan Kereta Api Bekasi: Tanggung Jawab Hukum KAI
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, ha...