Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemis...
RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting...
Kepala KSP M. Qodari jelaskan makna IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Bukan berarti ada ibu kota ekonomi, tapi kesiapan pusat...
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong...
MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta...
Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dal...
Analisis hukum dan politik mengenai mampukah tuntutan "17+8" dipenuhi pemerintah dan DPR di tengah hambatan struktural dan resistens...
Istana membantah telah mengirim Surpres pergantian Kapolri Listyo Sigit ke DPR. Namun, isu ini terus menguat seiring rencana reforma...
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi...
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai Hakim Konstitusi dari u...
Halaman 4 dari 6
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Sering kali masyarakat terganggu dengan banyaknya proyek Penggalian Jalan, disini ak...
Permasalahan Polri berakar pada tiga aspek utama, yaitu kewenangan yang berlebihan,...
Kasus buronan internasional di Bali mengungkap batas yurisdiksi hukum di era global....
Lembaga negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi digital...