JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas purnawirawan jenderal TNI-Polri yang menjadi beking (backing) tambang ilegal. Menurutnya, penegakan hukum terhadap para jenderal tersebut merupakan hal yang mudah dilakukan jika ada kemauan politik yang kuat dari pimpinan negara. Pernyataan ini merupakan respons atas pidato kenegaraan Presiden Prabowo di Gedung DPR-MPR pada Jumat (15/8/2025), di mana ia secara terbuka mengancam akan menindak siapa pun yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut, tanpa pandang bulu. “Ya bisa, gampang kok. Sangat kelihatan kok. Tangkap-tangkapin saja dulu semua itu (pelaku tambang ilegal),” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Strategi Ungkap Aktor di Balik Layar

Sahroni menyarankan sebuah strategi praktis bagi aparat penegak hukum. Menurutnya, langkah awal yang paling efektif adalah dengan menangkap seluruh pelaku di level operasional. Dari situ, akan terlihat siapa saja yang memiliki "kekuatan" untuk melepaskan para pelaku dari jerat hukum. “Setelah para pelaku tambang ilegal ditangkap, akan terlihat apakah ada dari mereka yang ditahan itu melenggang bebas. Tapi kalau ada yang keluar kan kelihatan, tinggal disikat,” tegasnya. Politisi Partai Nasdem ini meyakini bahwa perintah langsung dari seorang presiden akan menjadi instruksi yang tidak akan berani dilawan oleh siapa pun di level penegak hukum. “Kalau sudah perintahnya presiden, siapa yang mau berani (lawan) sih? Kita dukung lah,” tambah Sahroni.

Bukan Lagi Rahasia Umum

Sahroni juga mengonfirmasi bahwa keberadaan purnawirawan jenderal di balik bisnis tambang ilegal bukanlah rahasia umum. Ia mengapresiasi keberanian dan ketegasan Presiden Prabowo yang mengangkat isu krusial ini ke permukaan. “Sebenarnya gini, itu bukan rahasia umum. Itu sudah pasti ada. Dugaan yang disampaikan Pak Prabowo, ada. Cuma kita bangganya adalah Pak Prabowo sebagai presiden saat ini menindaklanjuti untuk memberantas ini barang,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya telah memberikan peringatan keras dan memastikan tidak akan ada impunitas bagi oknum-oknum kuat yang terlibat. "Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Prabowo.