JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, resmi mengambil langkah hukum untuk merespons narasi yang menyudutkan dirinya. Tokoh senior tersebut melaporkan seorang bernama Rismon ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya tudingan tak berdasar yang menyebut Jusuf Kalla sebagai penyandang dana di balik perkara gugatan hukum terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo.

Pihak Jusuf Kalla menegaskan bahwa pelaporan ke institusi penegak hukum merupakan jalan paling elegan untuk membantah fitnah di ruang publik. Terkait dengan motif terlapor menyebarkan isu pendanaan tersebut, kubu Jusuf Kalla memilih untuk tidak memberikan tanggapan berlebihan. Mereka menyatakan enggan berspekulasi mengenai ada tidaknya muatan politis di balik tudingan itu dan memilih untuk mempercayakan sepenuhnya proses pembuktian kepada otoritas kepolisian.

Secara yuridis, tudingan tanpa bukti otentik yang menyerang kehormatan dan reputasi seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini, penyebaran narasi semacam itu umumnya akan dijerat menggunakan instrumen delik pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bergantung pada medium penyebarannya.

Kini, proses hukum telah bergulir di ranah penyelidikan. Aparat kepolisian memiliki kewenangan penuh untuk memanggil para pihak, mengumpulkan alat bukti permulaan, serta mendalami niat jahat atau mens rea dari pernyataan yang dilontarkan terlapor. Publik menanti integritas proses hukum ini guna memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan untuk mendistribusikan informasi palsu yang mencederai hak keperdataan warga negara.