Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “DPR”
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR: KPK Akan Memanggil BURT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus dugaan korupsi yang terkait dengan proyek pengadaan perlengkapan rumah di...
Gugatan PTUN Anwar Usman: Jimly Asshiddiqie Berharap Anwar Usman Menunjukkan Sikap Patriotis dan Bijaksana
Prof Jimly berharap Anwar Usman akan menunjukkan sikap yang patriotis dan bijaksana dengan menerima sanksi dari MKMK yang mencabut j...
DKPP Sanksi Ketua KPU Terkait Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU),...
Suap Hakim Agung Sudrajad
Kasus Korupsi Suap Hakim Agung Sudrajad Literasi Hukum - LKPK telah menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka. Hal i...
Halaman 15 dari 15
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Sinyal Hijau untuk Tragedi: Celah Hukum di Bekasi Timur 2026
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelala...
Mitra Kerja atau Pekerja? Status Hukum dan Hak yang Hilang
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa d...
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru hono...
Kecelakaan Kereta Api Bekasi: Tanggung Jawab Hukum KAI
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, ha...