Polda Metro & KPK Bekuk 4 Pegawai Gadungan Pemeras Anggota DPR
Tim gabungan Polda Metro Jaya dan KPK berhasil menangkap empat pegawai KPK gadungan di Jakarta Barat yang memeras anggota DPR RI dengan barang bukti 17.400 USD.
Tim gabungan Polda Metro Jaya dan KPK berhasil menangkap empat pegawai KPK gadungan di Jakarta Barat yang memeras anggota DPR RI dengan barang bukti 17.400 USD.
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Kejaksaan Agung menarik Kajari Karo, Kasi Pidsus, dan para jaksa penuntut umum penangan perkara Amsal Sitepu untuk klarifikasi dan e...
PN Medan vonis bebas Amsal Sitepu terkait dugaan mark up video profil desa. Hakim menilai dakwaan tidak terbukti. Apa dampak hukumny...
DPR desak polisi usut tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS. Korban alami luka bakar serius. Jaminan keamanan pembela HA...
Nasir Djamil menegaskan pidana mati tak bisa dipukul rata bagi semua ABK Sea Dragon. KUHP baru menempatkan hukuman mati sebagai alte...
DPR melalui Komisi III menyusun naskah akademik RUU Perampasan Aset. RUU ini memuat dua konsep perampasan aset: berbasis putusan pid...
Ketua Komisi III DPR sebut relasi Polri-buruh makin harmonis & dukung Reformasi Polri. Buruh tolak penempatan Polri di bawah kemente...
Kronologi kasus Pariaman: seorang ayah ditetapkan tersangka pembunuhan berencana usai mengetahui putrinya diduga jadi korban kekeras...
Habiburokhman minta ayah di Pariaman yang bunuh terduga pelaku cabul anak tidak dihukum mati. Pembelaan terpaksa lampaui batas jadi...
DPR setujui Adies Kadir jadi hakim MK usulan DPR, menggantikan Arief Hidayat. Simak profil dan prosedur pengangkatan hakim konstitus...
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemis...
Halaman 1 dari 2
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi d...
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Dep...
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak To...