Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “DPR”
•
di topik Nasional
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Sejumlah Pejabat Tak Gelar Open House Lebaran, Dasco Termasuk
Sejumlah pejabat negara disebut tidak akan menggelar open house Lebaran 2026, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, seiring im...
Prabowo dan Megawati Bertemu di Istana, Ini Pokok Bahasan yang Mencuat
Presiden Prabowo Subianto bertemu Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka. Pertemuan itu membahas persoalan strategis bangsa, penge...
Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas Penyerangan Aktivis Kontras Andrie Yunus
DPR desak polisi usut tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS. Korban alami luka bakar serius. Jaminan keamanan pembela HA...
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Fadia Arafiq dalam Proyek Outsourcing Pekalongan
KPK mengungkap dugaan Fadia Arafiq mengintervensi kepala dinas agar memakai perusahaan keluarganya, PT RNB, dalam proyek outsourcing...
Anies: Serangan AS-Israel ke Iran Jadi Momentum Indonesia Keluar dari BoP
Anies Baswedan menilai serangan AS-Israel ke Iran menjadi momentum bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace karena dinilai be...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiap...
Polisi Kerahkan 1.436 Personel Amankan Demo Mahasiswa di DPR dan Monas
Polisi mengerahkan 1.436 personel gabungan untuk mengamankan demo mahasiswa dan masyarakat sipil di DPR dan Monas, Jakarta Pusat, de...
Amnesty: Tuntutan 2 Tahun Delpedro Marhaen Perkuat Pembungkaman Kritik
Amnesty International Indonesia kritik tuntutan 2 tahun penjara Delpedro Marhaen dkk. terkait dugaan penghasutan, sebut kriminalisas...
DPR: Hukuman Mati ABK Sea Dragon Tak Bisa Dipukul Rata
Nasir Djamil menegaskan pidana mati tak bisa dipukul rata bagi semua ABK Sea Dragon. KUHP baru menempatkan hukuman mati sebagai alte...
DPR Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset
DPR melalui Komisi III menyusun naskah akademik RUU Perampasan Aset. RUU ini memuat dua konsep perampasan aset: berbasis putusan pid...
Halaman 2 dari 6
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Sinyal Hijau untuk Tragedi: Celah Hukum di Bekasi Timur 2026
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelala...
Mitra Kerja atau Pekerja? Status Hukum dan Hak yang Hilang
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa d...
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru hono...
Kecelakaan Kereta Api Bekasi: Tanggung Jawab Hukum KAI
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, ha...