Proyek Jalan Sumut Disorot, KPK Kembangkan Kasus Korupsi Besar
KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “gratifikasi”
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
KPK Panggil 5 Bos Travel Usut Korupsi Kuota Haji Eks Menag Yaqut
KPK memeriksa lima direktur travel haji terkait dugaan korupsi dan gratifikasi pengalihan kuota haji tambahan yang menyeret eks Mena...
KPK Periksa 7 Pejabat Pemkab Cilacap di Kasus Pemerasan Bupati
KPK memeriksa tujuh pejabat teras Pemkab Cilacap di Polresta Cilacap sebagai saksi kasus dugaan pemerasan jatah THR oleh Bupati nona...
KPK Tetapkan Bupati Cilacap Tersangka Pemerasan THR
KPK tetapkan Bupati Cilacap dan Sekda sebagai tersangka pemerasan THR. Dana diduga ditarik dari perangkat daerah. Apa dampak hukumny...
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Fadia Arafiq dalam Proyek Outsourcing Pekalongan
KPK mengungkap dugaan Fadia Arafiq mengintervensi kepala dinas agar memakai perusahaan keluarganya, PT RNB, dalam proyek outsourcing...
KPK Sita 5 Koper Berisi Uang Tunai Lebih dari Rp 5 Miliar di Ciputat, Terkait Kasus Suap di Bea Cukai
KPK sita Rp 5 Miliar lebih di Ciputat terkait suap Bea Cukai. Penyidikan kasus impor, 6 tersangka ditetapkan, termasuk 3 pejabat DJB...
KPK Gelar Serangkaian OTT Awal 2026: Sasar Pajak, Kepala Daerah, Bea Cukai
KPK intensifkan OTT awal 2026: pajak Jakarta & Banjarmasin, Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bea Cukai. Terkait suap, fee proyek, peme...
KPK Ubah 5 Ketentuan Pelaporan Gratifikasi dalam Peraturan Baru
KPK menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah lima ketentuan pelaporan gratifikasi, termasuk batas wajar dan tugas UPG.
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Dari Kepala DPMPTSP Kota Madiun Dalam Kasus Pemerasan CSR
KPK menyita uang tunai dan dokumen dari Kepala DPMPTSP Madiun terkait kasus pemerasan CSR dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota no...
Kantor DJP Digeledah KPK, Menkeu Purbaya Minta Publik Ikuti Proses Hukum
KPK geledah kantor DJP terkait dugaan suap pajak, Menkeu Purbaya minta publik ikuti proses hukum dan DJP siap kooperatif.
KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Korupsi EDC BRI Berdasar Bukti Cukup, Siap Hadapi Praperadilan
KPK tegaskan penetapan tersangka korupsi pengadaan EDC BRI berdasarkan bukti cukup, siap hadapi praperadilan. Kasus ini rugikan nega...
Halaman 1 dari 2
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi d...
Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Dep...
Apakah Hukum Internasional Berfungsi di Selat Hormuz?
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...
Nilai Keadilan Hukum Adat Batak Toba di Batu Persidangan Huta Siallagan
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak To...