MK: Pasal 302 KUHP Bukan Larang Pindah Keyakinan
MK menolak uji Pasal 302 ayat (1) KUHP. Mahkamah menegaskan yang dilarang adalah hasutan di muka umum agar orang meninggalkan agama, bukan pindah keyakinan.
LHI News
Senin, 23 Maret 2026
Kanal berita
Hasil pencarian berita
Menampilkan hasil pencarian untuk “Hakim Konstitusi”
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Uji Materi KUHAP Di MK: Kekosongan Norma Praperadilan Penundaan Perkara
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Jimly Kritik Proses Hakim MK Di DPR, Soroti Potensi Ganggu Independensi
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Arief Hidayat Tutup Masa Tugas di MK dengan Guyon soal Anwar Usman dan “Berkah” Kota Solo
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Update newsroom
Berita terbaru
Pansel MA Loloskan 10 Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Pengganti Anwar Usman, Hasil Akhir Ditargetkan Awal Maret
Pansel MA loloskan 10 calon hakim konstitusi pengganti Anwar Usman. Target hasil akhir seleksi awal Maret. Cek nama-nama kandidat!
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Komisi III DPR Setujui Adies Kadir Jadi Hakim MK Usulan DPR
DPR setujui Adies Kadir jadi hakim MK usulan DPR, menggantikan Arief Hidayat. Simak profil dan prosedur pengangkatan hakim konstitusi.
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi
MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
MK Tolak Gugatan UU LLAJ, Tekankan Perbaikan Jalan Rusak
MK ingatkan pemerintah prioritaskan anggaran preservasi jalan dan perbaiki jalan rusak demi keselamatan pengguna jalan. Putusan MK No.
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
MK tolak uji materiil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK
Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpa...
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan
Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan...
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Sejarah Baru: MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara karena Politik Uang Terstruktur
Mahkamah Konstitusi mencetak sejarah baru di awal tahun 2026 dengan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam sengketa Pilkada Barito Utara akibat ter...
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik dip...
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang
MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.
Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Dari portal utama
Opini & editorial terkait
Sampah Menjadi Energi: Solusi atau Ilusi?
Mengulas kebijakan Pengolahan Sampah menjadi Energi (PSE) dalam Perpres 109/2025. Apakah keb...
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pem...
Uji Supremasi Sipil: Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Uji supremasi sipil dalam kasus Andrie Yunus: analisis hukum, yurisdiksi peradilan, dan perl...
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan Status “Darurat” yang Hilang
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim abai pada korban dan pertanggungjawaban korporasi. Regulasi...