Berita Mahkamah Konstitusi

Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

12 Jan 2026 09:51 WIB 12 Januari 2026 09:51 WIB 4 menit waktu baca 4 menit 7 dibaca

Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.

Ilustrasi menggambarkan suasana sidang di Mahkamah Konstitusi: seorang pemohon berbatik menyampaikan permohonan di hadapan majelis hakim, sementara di meja depan terlihat dokumen perkara, palu sidang, serta kalender dan grafik yang melambangkan perubahan (Sumber: Redaksi Literasi Hukum Indonesia)

Daftar Isi

Pemohon Perbaiki Administrasi dan Pertegas Kerugian Konstitusional
Akar Masalah: Skema Kuota Berubah, Estimasi Berangkat Ikut Bergeser
Dalil Konstitusional: Kepastian Hukum yang Adil
Isu yang Dipertaruhkan: Prediktabilitas Layanan Publik Haji

Baca tanpa iklan.

Gabung Membership

JAKARTA, Literasi Hukum — Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Perkara ini diajukan Endang Samsul Arifin, seorang dosen, yang menilai aturan pembagian kuota haji reguler berpotensi menimbulkan ketidakpastian jadwal keberangkatan dari tahun ke tahun.

Sidang digelar pada Kamis, 8 Januari 2026, dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dalam perkara Nomor 237/PUU-XXIII/2025. Pemohon hadir langsung di Gedung MK, Jakarta, untuk menyampaikan penyempurnaan argumentasi dan kelengkapan berkas permohonannya.

Pemohon Perbaiki Administrasi dan Pertegas Kerugian Konstitusional

Dalam persidangan, Endang menjelaskan bahwa perbaikan permohonan mencakup penyesuaian teknis penulisan, penyempurnaan identitas sesuai ketentuan administrasi di lingkungan MK, serta penataan ulang uraian kewenangan Mahkamah agar sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Ia juga melampirkan bukti setoran awal haji serta memperjelas konstruksi kerugian konstitusional yang diklaim dialami akibat norma yang diuji.

Substansi utama permohonan tetap menguji Pasal 13 ayat (2) UU Haji dan Umrah, khususnya pada bagian frasa “dan/atau”. Menurut Pemohon, frasa tersebut membuka ruang pilihan kebijakan yang terlalu longgar sehingga skema pembagian kuota haji reguler antarprovinsi dapat berubah-ubah tanpa pola yang dapat diprediksi calon jemaah.

Endang menyatakan bahwa ketidakpastian itu berdampak langsung pada estimasi tahun keberangkatan yang bisa berubah. Ia memberi contoh perubahan pemberangkatan yang dinilai menunjukkan betapa “longgarnya” kewenangan penentu kuota, yang berujung pada perubahan skema kuota di banyak provinsi. Dalam penjelasannya, Pemohon bahkan menyinggung konsekuensi sosial yang lebih luas: perubahan skema dapat mengakibatkan sebagian jemaah yang semula diproyeksikan berangkat pada 2026 menjadi batal berangkat karena kuota provinsi berubah mendadak.

Sidang ini diperiksa oleh panel hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dengan anggota Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Ridwan Mansyur.