Perpres RAN PE Berlaku: Pencegahan Terorisme atau Pembatasan HAM?
Secara resmi presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “Prabowo Subianto”
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk”: Publik Kian Sensitif, Korlantas Bekukan Sementara Sirene–Strobo
Korlantas hentikan sementara sirene–strobo; gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” soroti privilese dan perilaku pejabat di ruang publik.
Istana Tegaskan Belum Ada Surpres Pergantian Kapolri di Tengah Isu Reformasi Polri
Istana membantah telah mengirim Surpres pergantian Kapolri Listyo Sigit ke DPR. Namun, isu ini terus menguat seiring rencana reforma...
Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim
LBH Masyarakat mendesak agar tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan lan...
350 Calon Anggota Ombudsman Jalani Tes Kualitas, Pansel Prioritaskan Keterwakilan Publik
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menggelar tahap tes objektif...
Prabowo Ancam Tindak Jenderal Beking Tambang, Sahroni: Gampang, Tangkap Dulu Pelakunya!
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo S...
DPR Restui Abolisi Tom Lembong dan Amnesti 1.116 Terpidana, Termasuk Hasto Kristiyanto
Jakarta, Literasi Hukum — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui dua permohonan Presiden Prabowo Subianto: pemberian abolisi untuk...
DPR Kaji Rencana Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung
Literasi Hukum - Sebuah diskursus baru mengenai masa bakti pemangku jabatan di lembaga negara kembali mengemuka. Setelah sebelumnya...
Rencana Amnesti untuk Koruptor Tunggu Arahan Presiden
JAKARTA, LITERASI HUKUM - Pemerintah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemberian amnesti kepada p...
Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.
Tokoh-tokoh Akademisi dan Masyarakat Sipil Ajukan Amicus Curiae Minta Diskualifikasi Gibran
Sebanyak 303 tokoh yang tergabung dalam Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil telah mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan (ami...
Halaman 3 dari 4
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Apakah Hukum Internasional Berfungsi di Selat Hormuz?
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...
Nilai Keadilan Hukum Adat Batak Toba di Batu Persidangan Huta Siallagan
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak To...
Pembekalan Semi-Militer LPDP Dinilai Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Akademik
Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar sup...
Childfree dan Tekanan Sosial: Apakah Negara Berhak Ikut Campur?
Tren childfree sering berbenturan dengan norma pro-natalis yang memandang memiliki a...