JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah merespons viralnya potongan video yang menampilkan pengamat politik Saiful Mujani berbicara soal upaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Fahri menegaskan publik semestinya tetap berbicara dalam kerangka demokrasi konstitusional dan tidak memberi ruang bagi tindakan yang dinilainya inkonstitusional.

Usai rapat bersama Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (6/4/2026), Fahri mengatakan tindakan inkonstitusional berbahaya karena dapat memicu kekacauan di tengah situasi global yang menurutnya sedang tidak stabil. Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pertanggungjawaban negara tidak hanya berada pada presiden, melainkan tersebar pada cabang-cabang kekuasaan lain.

Fahri selanjutnya meminta semua pihak melakukan introspeksi dan menjaga kekompakan nasional. Menurut dia, dunia sedang berada dalam situasi yang menuntut persatuan, sementara pemerintahan Prabowo disebutnya sedang berupaya memperbaiki kebocoran dan pemborosan. Karena itu, ia menilai perdebatan politik seharusnya tetap ditempatkan dalam wadah konstitusional, bukan diarahkan pada langkah-langkah yang bisa menimbulkan kegaduhan baru.

Polemik ini bermula dari beredarnya potongan video pernyataan Saiful Mujani yang kemudian ditafsirkan sebagai ajakan untuk menjatuhkan Prabowo. Namun pada malam harinya, Saiful memberi klarifikasi bahwa ucapannya bukan makar, melainkan bentuk sikap politik atau political engagement dalam demokrasi. Ia menjelaskan pernyataan itu disampaikan dalam forum halal bihalal terbuka yang dihadiri kalangan akademisi dan pengamat.

Saiful juga menegaskan bahwa sikap politik, kebebasan berbicara, dan kebebasan berkumpul merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Dalam penjelasannya, ia menyebut pernyataan verbal yang disampaikan di ruang publik tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai makar. Dengan demikian, polemik ini kini bergerak di dua jalur: di satu sisi ada kritik bahwa seruan semacam itu berbahaya dan inkonstitusional, di sisi lain ada pembelaan bahwa yang disampaikan Saiful masih berada dalam wilayah ekspresi politik yang sah dalam demokrasi.

Perkembangan tersebut membuat isu ini bukan lagi sekadar soal potongan video yang viral, tetapi juga soal batas antara kritik politik, ekspresi demokratis, dan ketertiban konstitusional. Karena itulah, respons Fahri dan klarifikasi Saiful sama-sama penting dibaca untuk melihat bagaimana polemik ini berkembang di ruang publik.