Proyek Jalan Sumut Disorot, KPK Kembangkan Kasus Korupsi Besar
KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “MK”
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Ketum Hiswana Migas Terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Ketua Umum Hiswana Migas Rachmad Muhamadiyah sebagai saksi kasus digitalisasi SPBU Pertamina 2018...
Kasus 2 Orang Hilang Pascademo, Yusril: Pemerintah Sudah Tahu Lokasinya
Pemerintah klaim sudah tahu lokasi 2 orang hilang pascademo Agustus. Menko Yusril sebut ada petunjuk, namun belum akan diungkap ke p...
KPK Ungkap Skema Korupsi Kuota Haji 2024, Klaim Penyidikan Tanpa Intervensi
Penyidikan kasus korupsi kuota haji di Kemenag terus berlanjut. KPK memastikan tidak ada intervensi dan mendalami skema pembagian 20...
Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Rudy Tanoesoedibjo di Kasus Bansos Sah
Hakim PN Jaksel menolak gugatan praperadilan Rudy Tanoesoedibjo. Status tersangka kasus korupsi bansos yang ditetapkan KPK dinyataka...
Konflik Bupati vs Wabup Sidoarjo: Mutasi ASN Berujung Laporan ke Kemendagri
Hubungan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Mimik Idayana memanas akibat mutasi ASN. Mimik menuding ada cacat prosedur dan akan melap...
Polwan Briptu Rizka Jadi Tersangka Pembunuhan Suaminya, Brigadir Esco
Briptu Rizka Sintiyani resmi jadi tersangka pembunuhan suaminya, Brigadir Esco, di Lombok. Simak kronologi, hasil autopsi, dan prose...
Sidang Putusan Kasus TPPU Nikel Ilegal Windu Aji Sutanto Ditunda, Simak Duduk Perkaranya
Sidang putusan kasus TPPU nikel ilegal yang menjerat Windu Aji Sutanto dan Glenn Ario Sudarto ditunda. Simak duduk perkara dan modus...
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong...
MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang
MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta...
MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara
MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomod...
Halaman 7 dari 21
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi d...
Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Dep...
Apakah Hukum Internasional Berfungsi di Selat Hormuz?
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...
Nilai Keadilan Hukum Adat Batak Toba di Batu Persidangan Huta Siallagan
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak To...