Polda Metro & KPK Bekuk 4 Pegawai Gadungan Pemeras Anggota DPR
Tim gabungan Polda Metro Jaya dan KPK berhasil menangkap empat pegawai KPK gadungan di Jakarta Barat yang memeras anggota DPR RI dengan barang bukti 17.400 USD.
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “komisi iii dpr”
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
DPR Kaji Rencana Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung
Literasi Hukum - Sebuah diskursus baru mengenai masa bakti pemangku jabatan di lembaga negara kembali mengemuka. Setelah sebelumnya...
Pengesahan RKUHAP Ditunda, Pembahasan Lanjut Setelah Reses DPR
Jakarta, Literasi Hukum – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana...
PDI-P Tolak Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR: Hal Biasa
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan telah berkomunikasi dengan fraksi-f...
Kasus Penguntitan Jampidsus: Publik Menunggu Kepastian di Tengah Misteri
Kejelasan mengenai dugaan penguntitan anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror terhadap Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pida...
DPR Abaikan Masukan Publik, Revisi UU MK Tetap Berjalan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi unda...
KPK Pastikan Memanggil Ulang Ahmad Sahroni
Para penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengatur ulang jadwal pemanggilan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad S...
Suap Hakim Agung Sudrajad
Kasus Korupsi Suap Hakim Agung Sudrajad Literasi Hukum - LKPK telah menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka. Hal i...
Halaman 3 dari 3
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi d...
Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Dep...
Apakah Hukum Internasional Berfungsi di Selat Hormuz?
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...
Nilai Keadilan Hukum Adat Batak Toba di Batu Persidangan Huta Siallagan
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak To...