Proyek Jalan Sumut Disorot, KPK Kembangkan Kasus Korupsi Besar
KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.
KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Partai Nanggroe Aceh gugat KPU ke MK atas dugaan kesalahan hitung suara Pemilu 2024 di Aceh Timur. KPU bantah & Bawaslu temukan peng...
Caleg Golkar Muhammad Isa Aziz gugat KPU ke MK terkait hasil Pemilu 2024 di Aceh. Bawaslu akui ada penggelembungan suara.
PPP gugat KPU ke MK atas manipulasi suara di Dapil Paniai 2, Paniai. Bawaslu: Laporan tak penuhi syarat. MK gelar sidang dengarkan k...
Sidang PHPU DPRD Intan Jaya kembali digelar. KPU bantah dalil pemohon soal penghilangan suara, Bawaslu sebut perolehan suara pemohon...
Bartolimeus Mirip, calon anggota DPRD Papua Tengah 2 dari Partai Demokrat, menggugat hasil pemilu karena suaranya nol. KPU & Bawaslu...
Mahkamah Konstitusi mendengarkan jawaban KPU dan Bawaslu dalam sidang PHPU Aceh, mengklarifikasi dalil penggelembungan suara yang di...
Sengketa hasil Pemilu DPRK Aceh Utara Dapil 5 memanas di MK! Calon PKB, Hasbi Ahmad, gugat KPU atas dugaan penggelembungan suara.
Sengketa hasil Pemilu DPRK Aceh Utara Dapil 5 memanas di MK! Calon PKB, Hasbi Ahmad, gugat KPU atas dugaan penggelembungan suara.
Mahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Papua Tengah.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan dugaan perselisihan hasil Pemilu calon DPRD Intan Jaya yang diajukan Venos Sondeg...
Halaman 14 dari 21
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Ke...
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi d...
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Dep...
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...