Hak Penumpang dalam Insiden Kereta Api: Apakah Sudah Terpenuhi?
Urgensi Perlindungan Hak Penumpang dari Insiden kereta api yang baru terjadi ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak penumpang
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “Hukum”
•
di topik Perundang-undangan & Regulasi
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026
PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Ber...
Babak Baru Peradilan Pidana: Dinamika Satu Pekan Implementasi KUHP Nasional
Analisis satu pekan pemberlakuan penuh UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Menyoroti pergeseran paradigma pemidanaan, tantangan penegak...
Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan
KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pa...
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim...
Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru
Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi jug...
Pencabutan ID Pers Jurnalis CNN: Istana Buka Suara, Dewan Pers Turun Tangan
Mensesneg buka suara soal pencabutan ID Pers jurnalis CNN Indonesia usai bertanya ke Presiden. Dewan Pers minta akses liputan segera...
Kapolri Kaji Penahanan Aktivis Delpedro Marhaen Usai Terima Surat GNB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mendalami kasus penahanan aktivis Delpedro Marhaen dkk. Respons ini menyusul surat dari G...
DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026
RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting...
Konflik Bupati vs Wabup Sidoarjo: Mutasi ASN Berujung Laporan ke Kemendagri
Hubungan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Mimik Idayana memanas akibat mutasi ASN. Mimik menuding ada cacat prosedur dan akan melap...
Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk”: Publik Kian Sensitif, Korlantas Bekukan Sementara Sirene–Strobo
Korlantas hentikan sementara sirene–strobo; gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” soroti privilese dan perilaku pejabat di ruang publik.
Halaman 2 dari 5
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi d...
Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Dep...
Apakah Hukum Internasional Berfungsi di Selat Hormuz?
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...
Nilai Keadilan Hukum Adat Batak Toba di Batu Persidangan Huta Siallagan
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak To...