Polda Metro & KPK Bekuk 4 Pegawai Gadungan Pemeras Anggota DPR
Tim gabungan Polda Metro Jaya dan KPK berhasil menangkap empat pegawai KPK gadungan di Jakarta Barat yang memeras anggota DPR RI dengan barang bukti 17.400 USD.
Tim gabungan Polda Metro Jaya dan KPK berhasil menangkap empat pegawai KPK gadungan di Jakarta Barat yang memeras anggota DPR RI dengan barang bukti 17.400 USD.
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Istana membantah telah mengirim Surpres pergantian Kapolri Listyo Sigit ke DPR. Namun, isu ini terus menguat seiring rencana reforma...
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai Hakim Konstitusi dari u...
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon Hakim...
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo S...
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius...
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar fit and proper test untuk calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pen...
KUPANG, Literasi Hukum — Rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Daerah Nusa Ten...
Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lok...
Literasi Hukum - Sebuah diskursus baru mengenai masa bakti pemangku jabatan di lembaga negara kembali mengemuka. Setelah sebelumnya...
Jakarta, Literasi Hukum – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana...
Halaman 2 dari 2
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi d...
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Dep...
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak To...