Presiden Prabowo Teken Perpres Potongan Ojol Maksimal 8%
Presiden Prabowo resmi teken Perpres 27/2026. Potongan ojol maksimal 8 persen, driver dapat 92% pendapatan plus jaminan sosial BPJS.
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “Perlindungan”
•
di topik Nasional
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
MK: Pasal 302 KUHP Bukan Larang Pindah Keyakinan
MK menolak uji Pasal 302 ayat (1) KUHP. Mahkamah menegaskan yang dilarang adalah hasutan di muka umum agar orang meninggalkan agama,...
Amnesty: Tuntutan 2 Tahun Delpedro Marhaen Perkuat Pembungkaman Kritik
Amnesty International Indonesia kritik tuntutan 2 tahun penjara Delpedro Marhaen dkk. terkait dugaan penghasutan, sebut kriminalisas...
Ibu Tiri Di Sukabumi Jadi Tersangka Penganiayaan Anak Hingga Tewas
Polisi Sukabumi tetapkan ibu tiri sebagai tersangka penganiayaan anak hingga tewas. Tersangka dijerat UU Perlindungan Anak. Penyidik...
Bareskrim Bongkar TPPO Jual Beli Bayi Modus Adopsi Online, 12 Tersangka
Polri ungkap TPPO jual beli bayi via medsos berkedok adopsi. 12 tersangka dijerat UU Perlindungan Anak & TPPO, ancaman 3–15 tahun.
Eks Kapolres Bima Kota Diduga Terima Rp 2,8 Miliar Dari Bandar Narkoba
Bareskrim Polri ungkap aliran dana Rp2,8 M dari bandar narkoba ke eks Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro. Modus transfer via pe...
Pasal 218 KUHP Baru: Batas antara Kritik dan Penghinaan Presiden yang Memicu Perdebatan
Salah satu ketentuan yang paling banyak disorot dalam KUHP Baru adalah Pasal 218, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau...
KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka Korupsi dalam Konferensi Pers, Sesuai KUHAP Baru
KPK menyatakan tidak lagi menampilkan tersangka kasus korupsi dalam konferensi pers sebagai bentuk penyesuaian dengan KUHAP baru yan...
MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara
MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomod...
RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi...
Komisi III DPR Uji Kelayakan Inosentius Samsul sebagai Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius...
Halaman 2 dari 3
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Sampah Tak Pernah Salah, Hukumnya yang Bermasalah
Banyak aturan, minim pelaksanaan: potret hukum lingkungan Indonesia dalam menghadapi...
Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum...
Jangan Biarkan Premanisme Berkedok Ormas Merusak Iklim Usaha Nasional
Seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, muncul...
Eksekusi Tanpa Bantuan Pengadilan? Emangnya Bisa?
Artikel ini membahas hak kreditur untuk menjual objek jaminan secara langsung melalu...