JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (IDX: WIFI), resmi meluncurkan layanan Internet Rakyat (IRA) secara komersial pada 19 Februari 2026. Layanan ini memanfaatkan teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) pada frekuensi 1,4 GHz berbasis Open RAN, yang diklaim sebagai implementasi komersial pertama di dunia. Dengan harga Rp100.000 per bulan, pelanggan mendapatkan kecepatan hingga 100 Mbps, kuota unlimited tanpa batas ketat, serta gratis biaya instalasi dan sewa modem. Peluncuran ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat pemerataan akses internet bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur fiber optik.

Dasar Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Landasan Hukum Spektrum Frekuensi

Peluncuran Internet Rakyat (IRA) didukung penuh oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz. Peraturan ini mengatur penetapan hak penggunaan spektrum, ketentuan teknis operasional, mekanisme pengawasan, serta sanksi administratif dan pidana. Tujuannya adalah memastikan pemanfaatan frekuensi tersebut mendukung konektivitas broadband tetap berkualitas dengan harga terjangkau, sesuai target nasional transformasi digital.

Harga paket IRA yang dipatok Rp100.000 per bulan berada jauh di bawah batas maksimal yang diatur dalam regulasi harga broadband tetap. Hal ini menjadikan layanan tersebut sebagai instrumen kebijakan efektif untuk mencegah praktik monopoli harga sekaligus mempercepat inklusivitas digital. Regulasi ini mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan infrastruktur informasi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.