Contoh Entitas yang Masuk Daftar

Daftar organisasi non-PBB yang disebut dalam memorandum mencakup, antara lain, Global Counterterrorism Forum, International Development Law Organization, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), serta International Institute for Justice and the Rule of Law.

Sementara itu, pada kelompok entitas PBB, memorandum mencantumkan beberapa unit/entitas dan forum PBB, termasuk International Law Commission, UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), Peacebuilding Commission, serta UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan UN Population Fund.

Lembar fakta Gedung Putih juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari agenda “America First”, termasuk langkah yang—menurut Gedung Putih—mengakhiri keterlibatan dan pendanaan pembayar pajak AS pada entitas yang dipandang mendorong agenda global di atas prioritas nasional.

Respons PBB: Iuran Wajib Tetap “Kewajiban Hukum”

Pengumuman penarikan diri tersebut memicu respons dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah laporan menyebut Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyampaikan penyesalan atas keputusan AS untuk menarik diri dari beberapa entitas PBB. PBB juga menegaskan bahwa assessed contributions (iuran wajib) untuk anggaran reguler dan pemeliharaan perdamaian—yang ditetapkan Majelis Umum—merupakan kewajiban hukum berdasarkan Piagam PBB bagi seluruh negara anggota, termasuk AS.

UNFCCC: Disebut Menggerus Kepemimpinan Iklim dan Merugikan Ekonomi AS

Secara khusus terkait penarikan diri dari UNFCCC, Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell menyatakan langkah AS merupakan kemunduran kerja sama iklim dan “merugikan diri sendiri.” Dalam pernyataan resminya, ia menilai UNFCCC dan Perjanjian Paris pada dasarnya sejalan dengan kepentingan nasional AS; ia juga menekankan dampak ekonomi dan ketahanan domestik jika AS menjauh dari kerja sama iklim global, sembari menyatakan “pintu tetap terbuka” bila AS ingin kembali bergabung di masa depan.