Anwar Usman Kenang Suka Duka 15 Tahun Jadi Hakim MK
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, telah menyelesaikan masa tugasnya selama 15 tahun sebagai hakim konstitusi. Ia menyampaikan suka duka yang dialaminya selama menjabat.
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “Hakim Konstitusi”
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Sidang Terus Berlanjut, MK Dengarkan Jawaban Termohon dan Bawaslu dalam Perkara PHPU Calon Anggota DPRD Intan Jaya
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan dugaan perselisihan hasil Pemilu calon DPRD Intan Jaya yang diajukan Venos Sondeg...
Perebutan Kursi DPRD Intan Jaya 3 diwarnai Dugaan Penghilangan Suara!
Julianus Agimbau, calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai NasDem, menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Pemohon Sebut Ada Kecurangan di Pemilu Mimika, Termohon Bantah dan Bawaslu Benarkan Hasil Suara
MK gelar sidang lanjutan PHPU caleg DPRD Mimika dari PKB. Pemohon duga ada kecurangan, Termohon bantah & Bawaslu konfirmasi peroleha...
KPU Tolak Dalil Kecurangan Oktovianus Wandikmbo di Intan Jaya, Bawaslu Cabut Rekomendasi
Sidang MK lanjutan: KPU tolak dalil kecurangan Oktovianus di Intan Jaya, Bawaslu cabut rekomendasi.
Sidang MK: Demianus Mazau Tak Punya Legal Standing
Sidang MK mengenai PHPU Intan Jaya menolak klaim Demianus Mazau yang tidak memiliki legal standing. Bawaslu bantah adanya pengalihan...
Perselisihan Hasil Pemilu Deyai: KPU Bantah Klaim Agusten Yuppy, Bawaslu Ungkap Dugaan Manipulasi
Sidang MK terkait perselisihan hasil pemilu DPRD Deyai mendengar jawaban KPU dan keterangan Bawaslu tentang dugaan manipulasi suara.
KPU dan Golkar Bantah Dalil Gerinda mengenai Kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah
Sidang MK tentang kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah berlangsung, dengan KPU dan Golkar membantah klaim Gerindra.
Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK
Sidang MK membahas kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.
Calon DPD Kalut Hj. Sri Sulartiningsih Gugat KPU ke MK, Duga Ada Kekeliruan Penghitungan Suara
Calon DPD Kaltara Hj. Sri Sulartiningsih gugat KPU ke MK, duga ada kesalahan hitung suara yang merugikan dirinya. Selisih suara deng...
PPP Gugat KPU ke MK, Duga Caleg Golkar di Tarakan Tak Penuhi Syarat
PPP menggugat KPU ke MK, menduga caleg Golkar di Tarakan tidak memenuhi syarat pemilu.
Halaman 7 dari 10
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi d...
Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Dep...
Apakah Hukum Internasional Berfungsi di Selat Hormuz?
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...
Nilai Keadilan Hukum Adat Batak Toba di Batu Persidangan Huta Siallagan
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak To...