Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi unda...
KPU bantah pengurangan suara PPP di Pemilu 2024 Sulawesi Tengah, menegaskan bahwa tuduhan tidak beralasan.
KPU menyatakan bahwa penetapan suara untuk TPS 003 Desa Boya Baliase, Kabupaten Sigi telah sesuai dalam sidang di Mahkamah Konstitus...
KPU menegaskan bahwa gugatan PDI-P terkait hasil pemilu di Sulawesi Tengah lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administrat...
Sidang MK bahas sengketa hasil Pemilu DKI Jakarta 2. KPU tegaskan rekapitulasi di Cilincing sesuai aturan, Partai Demokrat ajukan ke...
KPU menegaskan tidak menemukan pengurangan atau perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Partai Garuda di Jambi.
KPU tolak klaim pengaruh suara NasDem oleh anggota PKS di Sorong dalam sidang Mahkamah Konstitusi.
Bartolimeus Mirip, calon anggota DPRD Papua Tengah 2 dari Partai Demokrat, menggugat hasil pemilu karena suaranya nol. KPU & Bawaslu...
Mahkamah Konstitusi mendengarkan jawaban KPU dan Bawaslu dalam sidang PHPU Aceh, mengklarifikasi dalil penggelembungan suara yang di...
Sengketa hasil Pemilu DPRK Aceh Utara Dapil 5 memanas di MK! Calon PKB, Hasbi Ahmad, gugat KPU atas dugaan penggelembungan suara.
Halaman 2 dari 3
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelala...
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa d...
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru hono...
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, ha...