Proyek Jalan Sumut Disorot, KPK Kembangkan Kasus Korupsi Besar
KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.
KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
KPU menegaskan bahwa gugatan PDI-P terkait hasil pemilu di Sulawesi Tengah lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administrat...
Sidang MK bahas sengketa hasil Pemilu DKI Jakarta 2. KPU tegaskan rekapitulasi di Cilincing sesuai aturan, Partai Demokrat ajukan ke...
Tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke Termohon mengenai status Erick Hendrawan Septian Putra
Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku Termohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum, menyatakan bahwa Sri Sulartiningsih, calon ang...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Per...
KPU menegaskan tidak menemukan pengurangan atau perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Partai Garuda di Jambi.
The General Election Commission (KPU) stated that the applicant, Jois Kambu, S.E., did not have legal standing because he did not ob...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa pemohon, Jois Kambu, S.E., tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memperoleh perse...
KPU tolak klaim pengaruh suara NasDem oleh anggota PKS di Sorong dalam sidang Mahkamah Konstitusi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa Permohonan Caleh Partai SIRA Aceh Utara, M. Nasir, tidak berkaitan dengan Perselisihan...
Halaman 13 dari 21
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Ke...
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi d...
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Dep...
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...