Jusuf Kalla Pidanakan Rismon soal Tudingan Dana Kasus Ijazah Jokowi
Jusuf Kalla resmi mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon ke polisi terkait tudingan tak berdasar mengenai pendanaan kasus ijazah Presiden Jokowi.
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “Joko Widodo”
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Profil Albertina Ho, Ketua Majelis Banding yang Perberat Vonis Djuyamto Jadi 12 Tahun
Albertina Ho perberat vonis Djuyamto terkait suap CPO jadi 12 tahun. Putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, simak profilnya.
Babak Baru Kasus Eggi Sudjana soal Isu “Ijazah Palsu” Jokowi, Polda Metro Terbitkan SP3 Usai RJ
Perkembangan baru terjadi dalam perkara yang menyeret Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis terkait isu “ijazah palsu” Presiden ke-7 RI...
Gugatan Ijazah Jokowi Kembali Bergulir di PN Solo, Kini Menggunakan Mekanisme Citizen Lawsuit
Gugatan ijazah Jokowi kembali digelar di PN Solo dengan mekanisme Citizen Lawsuit. Sidang perdana ditunda, penggugat minta pergantia...
Babak Baru Kasus Ijazah Palsu: Penyidik Sita Ijazah Asli Jokowi di Solo
SURAKARTA, Literasi Hukum – Penyidik dari Polda Metro Jaya telah menyita ijazah asli Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana (S1) mi...
Lawan Vonis Penjara, Tom Lembong Resmi Ajukan Banding
Jakarta, Literasi Hukum - Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong, telah secara resmi me...
Andika-Hendi Resmi Cabut Gugatan Sengketa Pilgub Jateng di MK, Ini Kronologinya
Jakarta, Literasihukum.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi),...
Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi yang Independen?
Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) masa jabatan 2024-2029 menghadapi tantan...
Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.
Kasus Penguntitan Jampidsus: Publik Menunggu Kepastian di Tengah Misteri
Kejelasan mengenai dugaan penguntitan anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror terhadap Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pida...
11 Tindak Kecurangan Pemilu 2024 Dibongkar Tim Hukum AMIN di MK! Bukti Manipulasi Pemerintah Terungkap?
Tim hukum yang mewakili pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyoroti 11 tindakan yang dianggap sebagai pengkh...
Halaman 1 dari 2
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi d...
Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Dep...
Apakah Hukum Internasional Berfungsi di Selat Hormuz?
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...
Nilai Keadilan Hukum Adat Batak Toba di Batu Persidangan Huta Siallagan
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak To...