Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
KPK geledah rumah Ono Surono terkait kasus suap ijon proyek Bekasi. Pengembangan kasus, penelusuran aliran dana, dan potensi keterli...
KPK tetapkan Bupati Cilacap dan Sekda sebagai tersangka pemerasan THR. Dana diduga ditarik dari perangkat daerah. Apa dampak hukumny...
KPK sita Rp 5 Miliar lebih di Ciputat terkait suap Bea Cukai. Penyidikan kasus impor, 6 tersangka ditetapkan, termasuk 3 pejabat DJB...
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Ketua Umum Hiswana Migas Rachmad Muhamadiyah sebagai saksi kasus digitalisasi SPBU Pertamina 2018...
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kali ini menjerat...
KPK memeriksa Hakim MK Ridwan Mansyur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris MA, Hasbi Hasan. Ba...
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto Kristiyanto harus se...
JAKARTA, LITERASI HUKUM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, dilaporkan telah dit...
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Asumsi bahwa kerugian negara sama dengan korupsi adalah simplifikasi yang berbahaya...
Perkembangan internet dan teknologi digital membuat hubungan antar negara menjadi se...
PHK massal melanda Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Perusahaan, direks...
Kasus Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi p...