JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM - Program digitalisasi pendidikan yang sebelumnya digadang sebagai langkah modernisasi sekolah di Indonesia kini berubah menjadi polemik hukum. Nadiem Makarim terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan perangkat teknologi pendidikan pada periode 2020–2022 saat pembelajaran jarak jauh diberlakukan akibat pandemi COVID-19 [1].

Program Digitalisasi Pendidikan Mulai Dipersoalkan

Pada masa pandemi, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung pembelajaran daring di berbagai daerah. Pengadaan laptop Chromebook dilakukan sebagai bagian dari program digitalisasi pendidikan nasional. Namun, kebijakan tersebut mulai dipersoalkan karena sejumlah sekolah dinilai belum memiliki akses internet dan infrastruktur digital yang memadai untuk menggunakan perangkat berbasis Chrome OS secara optimal [2].

Selain itu, hasil uji coba internal pada 2019 disebut menunjukkan bahwa Chromebook kurang efektif digunakan di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet. Meski demikian, proyek pengadaan tetap dijalankan dengan nilai anggaran yang mencapai hampir Rp10 triliun [3].

Dugaan Pengondisian dalam Proses Pengadaan

Jaksa penuntut umum menduga terdapat pengondisian spesifikasi dalam proyek pengadaan laptop tersebut. Chromebook dinilai dipilih melalui mekanisme yang mengarah pada penggunaan sistem operasi tertentu, yakni Google Chrome OS. Jaksa juga menilai kebijakan tersebut membuat Google memiliki posisi dominan dalam ekosistem pendidikan digital Indonesia [4].

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya dugaan pertemuan antara pihak kementerian dan perwakilan Google Asia Pacific maupun Google Indonesia sebelum proyek pengadaan dijalankan. Dugaan tersebut menjadi salah satu dasar penyelidikan terkait kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek digitalisasi pendidikan [5].

Kerugian Negara Mencapai Triliunan Rupiah

Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, jaksa menyebut kerugian negara akibat proyek pengadaan Chromebook mencapai sekitar Rp2,18 triliun. Sementara itu, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti hingga Rp5,6 triliun serta pidana penjara selama 18 tahun terhadap Nadiem Makarim [6].

Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut penggunaan anggaran pendidikan dalam jumlah besar yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran nasional. Sejumlah pihak menilai perkara tersebut menjadi ujian serius terhadap transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah [7].

Pihak Nadiem Membantah Tuduhan

Kuasa hukum Nadiem membantah seluruh dakwaan yang disampaikan jaksa. Mereka menyatakan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan dilakukan dalam situasi darurat pandemi sehingga pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk menjaga proses pembelajaran tetap berjalan.

Pihak pembela juga menegaskan bahwa Nadiem tidak menerima keuntungan pribadi dari proyek tersebut dan keputusan teknis pengadaan dilakukan oleh pejabat terkait di lingkungan kementerian. Dalam keterangannya kepada media, Nadiem bahkan menyebut tuntutan 18 tahun penjara terhadap dirinya sebagai tuntutan yang tidak masuk akal dan terlalu berat [8].

Sorotan terhadap Transparansi Pengadaan Pemerintah

Kasus dugaan korupsi Chromebook tidak hanya menyeret nama mantan menteri, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai pengawasan penggunaan anggaran pendidikan di Indonesia. Publik menilai proyek pemerintah dengan nilai besar tetap harus diawasi secara ketat, termasuk ketika dilaksanakan dalam kondisi darurat nasional seperti pandemi COVID-19 [9].

Hingga saat ini, proses persidangan masih berlangsung dan majelis hakim belum menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara tersebut. Vonis pengadilan nantinya akan menentukan apakah unsur tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Chromebook benar-benar terbukti secara hukum [10].