SERANG, LITERASIHUKUM.COM - Wacana pembatasan bahkan penutupan program studi (prodi) yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja yang digulirkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terus memicu perdebatan sengit di ruang publik. Kebijakan yang bertujuan menyelaraskan lulusan perguruan tinggi dengan pasar tenaga kerja ini dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah langkah ini merupakan solusi pragmatis untuk menekan angka pengangguran terdidik, atau justru menjadi ancaman serius bagi kebebasan akademik dan keberlanjutan ilmu pengetahuan di Indonesia?

Latar Kebijakan: Antara Oversupply dan Kesenjangan Kompetensi

Wacana penataan program studi mulai mengemuka ke ruang publik setelah pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, pada 23 April 2026. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji penyesuaian sejumlah program studi yang dinilai tidak lagi sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja, sebagai upaya memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri yang terus berubah.

Kebijakan ini didasari oleh data yang cukup mencengangkan. Berdasarkan statistik Kemendiktisaintek, prodi keguruan atau kependidikan mewisuda sekitar 490.000 lulusan setiap tahunnya, sementara kebutuhan pasar untuk calon guru hanya sekitar 20.000 orang per tahun. Secara lebih luas, jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi setiap tahun hampir mencapai 1 juta orang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025 menunjukkan tingkat pengangguran lulusan universitas tercatat mencapai 5,39 persen, naik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,25 persen.