Jakarta, Literasi Hukum - Pengusaha Hashim Djojohadikusumo mengeluarkan klarifikasi hukum mengenai posisinya. Langkah ini ia ambil terkait penyidikan kasus korupsi impor minyak oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya, beberapa pihak sempat menyebut namanya dalam perkara yang menjadikan Mohammad Riza Chalid sebagai tersangka. Oleh karena itu, melalui klarifikasi ini, Hashim menegaskan dirinya sama sekali tidak terlibat dalam proses hukum tersebut.

Bantahan Keterlibatan Langsung

Juru bicara Hashim, Ariseno Ridhwan, membenarkan bahwa Riza Chalid memang menginisiasi dua kali komunikasi. Dalam percakapan itu, Riza meminta bantuan terkait persoalan hukumnya. Akan tetapi, Hashim dengan tegas menolak permintaan tersebut. Ia menyatakan tidak memberikan komitmen atau janji apa pun. Selain itu, ia memilih untuk tidak mencampuri urusan hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap proses yang berlaku.

Pencatutan Nama Tanpa Mandat

Poin penting lainnya adalah bantahan keras terhadap pihak-pihak yang bertindak mengatasnamakan Hashim. Lebih lanjut, pihak Hashim menegaskan bahwa individu yang mendekati Riza dengan klaim sebagai "utusan" bertindak tanpa mandat. Mereka bergerak tanpa izin maupun sepengetahuannya. Dengan kata lain, secara yuridis, tindakan para oknum tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Hashim. Akibatnya, sikap mereka sama sekali tidak mewakili posisi resminya.

Status Hukum Riza Chalid

Sebagai konteks, Kejaksaan Agung telah menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka. Kejaksaan menduga ia memperoleh keuntungan tidak sah dari tata kelola minyak mentah di Pertamina. Terlebih lagi, status hukum Riza menjadi lebih rumit karena ia mangkir dari tiga panggilan pemeriksaan. Saat ini, aparat penegak hukum telah menetapkannya sebagai buron. Faktanya, catatan imigrasi menunjukkan Riza telah meninggalkan Indonesia, yang tentunya menjadi tantangan besar bagi proses peradilan. Pada akhirnya, klarifikasi dari Hashim ini berfungsi sebagai batas hukum yang jelas. Ia secara tegas menjaga jarak dari tersangka dan perkaranya. Di sisi lain, kasus ini sekaligus menyoroti betapa kompleksnya penegakan hukum pada perkara besar, terutama yang bersinggungan dengan lingkaran politik dan bisnis. Untuk itu, publik perlu mewaspadai modus pencatutan nama dalam kasus serupa.