Berkelindan dengan Putusan Praperadilan Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej

Pertimbangan lain yang menjadi faktor penting bagi hakim Tumpanuli dalam memutuskan untuk mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Helmut adalah keterkaitan dengan status Eddy, yang mana permohonan praperadilan yang diajukannya juga diterima oleh PN Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024. Dalam konteks kasus suap, konsistensi dan hubungan antara pemberi dan penerima suap selalu menjadi hal yang esensial.

Keputusan hakim tunggal Estiono menyatakan bahwa penetapan Eddy sebagai tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurangnya bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Penetapan tersebut didasarkan semata pada keterangan saksi selama penyelidikan, yang pada saat itu belum memenuhi syarat pro justitia. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa langkah KPK dalam menetapkan Eddy sebagai tersangka tidak sah secara hukum.

Hakim Bebaskan Helmut, Pengacara Harap KPK Keluarkan SP3

Setelah sidang putusan, pengacara Helmut, Resmen Kadapi, menyatakan bahwa dengan putusan bebas dari hakim, Helmut terbebas dari segala sangkaan KPK.

Langkah selanjutnya, tim kuasa hukum akan melihat perkembangan yang terjadi di luar.
Meskipun demikian, Resmen berharap KPK dapat mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) atas kasus Helmut.

Hal ini terutama karena kondisi Helmut saat ini sedang dibantarkan ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramatjati untuk menjalani perawatan setelah terjatuh di rumah tahanan KPK.

Resmen mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan agar segala kegiatan yang berhubungan dengan proses penyidikan terhadap Helmut dihentikan.

Sementara itu, tim Biro Hukum KPK langsung meninggalkan lokasi begitu sidang selesai.

Sebelumnya, KPK menduga bahwa Helmut memberikan suap dan gratifikasi hingga Rp 8 miliar kepada Eddy Hiariej terkait dengan sengketa perusahaan, penghentian proses hukum di Bareskrim Polri, dan pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia.