Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Fast newsroom updates on law, courts, regulation, and public policy.
The Constitutional Court (MK) officially changed the election implementation system in Indonesia by separating national and regional...
The Constitutional Court's decision to abolish the presidential threshold in the Presidential Election opens up opportunities for mo...
The Constitutional Court's (MK) decision regarding the elimination of the minimum threshold for the percentage of nominating preside...
JAKARTA, LEGAL LITERACY - The government is still awaiting directives from President Prabowo Subianto regarding the planned granting...
The Constitutional Court (MK) decided to reject the Application for Case Number 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 submitted by th...
Page 6 of 6
Companion reads from opinion and editorial to deepen the context.
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelala...
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa d...
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru hono...
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, ha...