MK Tegaskan Parpol Tanpa 30% Keterwakilan Perempuan Bisa Gugur
Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam partai politik hanyalah tulisan di atas kertas. Perintah tanpa sanksi hanya membuahkan pengabaian.
Hasil pencarian berita
Menampilkan hasil pencarian untuk: Putusan MK
Menampilkan hasil pencarian untuk “Putusan MK”
Laporan
Laporan Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
MK Tolak Gugatan UU LLAJ, Tekankan Perbaikan Jalan Rusak
MK ingatkan pemerintah prioritaskan anggaran preservasi jalan dan perbaiki jalan rusak demi keselamatan pengguna jalan. Putusan MK N...
MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara
MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomod...
MK Putuskan Tenggat Gugatan PHK Dihitung 1 Tahun Sejak Mediasi Gagal, Bukan dari Tanggal PHK
MK putuskan! Batas waktu gugatan PHK 1 tahun kini dihitung sejak mediasi atau konsiliasi gagal, bukan dari tanggal PHK. Simak putusa...
MK: Tuduhan Politik Uang di PSU Pilbup Barito Utara Tak Terbukti
MK menyatakan permohonan PHPU Jimmy–Inri tak dapat diterima. Dugaan politik uang pada PSU Pilbup Barito Utara tidak terbukti; honor...
MK Tolak PHPU Gubernur Papua: Dalil Anomali DPT 100% Dianggap Salah Paham Konsep Data Pemilih
MK tolak gugatan Pilgub Papua. Dalil anomali pengguna hak pilih melebihi 100% DPT dinilai tak terbukti dan merupakan kekeliruan dala...
MK Putuskan Uji Formil UU TNI Hari Ini: Menilik Kembali Pertarungan Konstitusional Partisipasi Publik
Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dal...
Komisi III DPR Uji Kelayakan Inosentius Samsul sebagai Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius...
Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK
Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lok...
DPR Kaji Rencana Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung
Literasi Hukum - Sebuah diskursus baru mengenai masa bakti pemangku jabatan di lembaga negara kembali mengemuka. Setelah sebelumnya...
MK Kembali Tegaskan Larangan Wamen Rangkap Jabatan
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Meski sudah ada putusan, mengapa praktik wa...
Halaman 1 dari 3
