Proyek Jalan Sumut Disorot, KPK Kembangkan Kasus Korupsi Besar
KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.
KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai Hakim Konstitusi dari u...
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kali ini menjerat...
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menggelar tahap tes objektif...
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon Hakim...
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius...
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar fit and proper test untuk calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pen...
KUPANG, Literasi Hukum — Rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Daerah Nusa Ten...
Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lok...
BANDUNG, Literasi Hukum — Kepolisian masih mendalami tragedi dalam acara syukuran pernikahan putra Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi...
SURAKARTA, Literasi Hukum – Penyidik dari Polda Metro Jaya telah menyita ijazah asli Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana (S1) mi...
Halaman 9 dari 21
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Ke...
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi d...
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Dep...
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...