MK Tegaskan Parpol Tanpa 30% Keterwakilan Perempuan Bisa Gugur
Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam partai politik hanyalah tulisan di atas kertas. Perintah tanpa sanksi hanya membuahkan pengabaian.
Hasil pencarian berita
Menampilkan hasil pencarian untuk: Putusan MK
Menampilkan hasil pencarian untuk “Putusan MK”
Laporan
Laporan Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold: 3 Catatan Penting dari Prof Jimly
Putusan MK menghapus presidential threshold dalam Pilpres, membuka peluang bagi pemilu yang lebih inklusif dan kompetitif. Simak cat...
Kemenkum Kaji Putusan MK Terkait Usia Pensiun Notaris Hingga 70 Tahun
Kemenkum sedang mengkaji putusan MK terkait perpanjangan usia pensiun notaris hingga 70 tahun. Perpanjangan ini bersifat opsional da...
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil pr...
Putusan MK: Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan Permohonan Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan ole...
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik Lebih dari Tiga Kali Lipat, Pertanda Apa?
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan 44 kasus sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan berbagai perintah, termasuk pe...
Tokoh-tokoh Akademisi dan Masyarakat Sipil Ajukan Amicus Curiae Minta Diskualifikasi Gibran
Sebanyak 303 tokoh yang tergabung dalam Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil telah mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan (ami...
Prabowo-Gibran Resmi Ajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres ke MK
Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan permohonan sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK) t...
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pem...
MK: Caleg DPR/DPRD di Pemilu 2024 Bisa Gugat Hasil Pemilu Sendiri
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi calon anggota DPR dan DPRD untuk mengajukan gugatan hasil pemilu secara mandiri,...
Patuhi Putusan MK, Menkopolhukam Pastikan Pilkada November 2024
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menekankan bahwa pemerintah akan mengikuti...
Halaman 2 dari 3
