Sahroni Dukung Larangan Vape, Minta Masuk ke RUU Narkotika
Ahmad Sahroni mendukung usulan Kepala BNN untuk melarang vape di Indonesia. Usulan itu didorong masuk ke RUU Narkotika setelah BNN menemukan kandungan narkotika dalam sejumlah liquid vape.
Ahmad Sahroni mendukung usulan Kepala BNN untuk melarang vape di Indonesia. Usulan itu didorong masuk ke RUU Narkotika setelah BNN menemukan kandungan narkotika dalam sejumlah liquid vape.
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Analisis satu pekan pemberlakuan penuh UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Menyoroti pergeseran paradigma pemidanaan, tantangan penegak...
KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim...
MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta...
MK putuskan! Batas waktu gugatan PHK 1 tahun kini dihitung sejak mediasi atau konsiliasi gagal, bukan dari tanggal PHK. Simak putusa...
Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dal...
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi...
Literasi Hukum - Sebuah diskursus baru mengenai masa bakti pemangku jabatan di lembaga negara kembali mengemuka. Setelah sebelumnya...
Jakarta, Literasi Hukum – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana...
Artikel ini memperluas pembahasan setiap subtopik untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang mendalam sekaligus menjaga relevansi dengan...
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Mengulas mengapa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK tetap menjadi simbol kepercayaan p...
Bagi Generasi Z, masuk ke dunia kerja hari ini terasa seperti mengikuti perlombaan l...
UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveil...
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU P...