MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “Hakim Konstitusi”
•
di topik Perundang-undangan & Regulasi
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
Uji Materi Syarat Pendidikan Polisi Ditolak MK, Pemohon Dianggap Tak Punya Kedudukan Hukum
MK tolak uji materi syarat pendidikan polisi (SMU/sederajat). Pemohon dianggap tak punya kedudukan hukum. Simak alasan Mahkamah Kons...
MK Putuskan Uji Formil UU TNI Hari Ini: Menilik Kembali Pertarungan Konstitusional Partisipasi Publik
Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dal...
Tok! DPR Sahkan Inosentius Samsul Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Arief Hidayat
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai Hakim Konstitusi dari u...
DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon Hakim...
Komisi III DPR Uji Kelayakan Inosentius Samsul sebagai Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar fit and proper test untuk calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pen...
Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK
Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lok...
DPR Kaji Rencana Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung
Literasi Hukum - Sebuah diskursus baru mengenai masa bakti pemangku jabatan di lembaga negara kembali mengemuka. Setelah sebelumnya...
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi d...
Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Dep...
Apakah Hukum Internasional Berfungsi di Selat Hormuz?
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...
Nilai Keadilan Hukum Adat Batak Toba di Batu Persidangan Huta Siallagan
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak To...