Pengaturan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Selain mengatur soal bagi hasil, Perpres ini juga secara eksplisit mewajibkan perusahaan aplikator memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada seluruh mitra pengemudi. Jaminan ini mencakup perlindungan penuh saat driver sedang dalam kondisi bertugas, mulai dari kecelakaan ringan hingga cacat tetap atau fatal.

Ketentuan ini penting mengingat tingginya risiko kecelakaan yang dihadapi pengemudi ojol setiap hari di jalan raya. Premi JKK akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan aplikator tanpa boleh membebani potongan pendapatan driver.

Kewajiban BPJS Kesehatan bagi Pengemudi

Lebih lanjut, setiap driver ojol kini wajib didaftarkan oleh perusahaan aplikator sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan status penerima manfaat dari perusahaan. Hal ini mengakhiri polemik panjang di mana ribuan driver harus memilih antara membayar iuran kesehatan mandiri atau membiarkan diri tidak tercover layanan kesehatan.

Pemerintah berharap dengan adanya jaminan sosial ini, kesejahteraan dan perlindungan bagi jutaan pengemudi transportasi online di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

Nada Tegas Presiden "Enak Aja!" dan Ultimatum untuk Aplikator

Yang menjadi sorotan utama dalam pidato tersebut bukan hanya angka 8 persen, melainkan nada dan diksi keras yang digunakan Presiden Prabowo kepada perusahaan aplikator. Ia secara terbuka menyebut ketidakadilan struktural yang selama ini terjadi di mana driver mengeluarkan keringat dan mempertaruhkan nyawa di jalan raya, sementara perusahaan aplikator dinilainya hanya "duduk manis" di kantor namun menikmati potongan pendapatan besar.

"Enak saja. Lu yang keringat, dia [aplikator] yang dapat duit. Sori aje," tegas Prabowo dengan nada tinggi yang langsung disambut sorak sorai ribuan driver.