JAKARTA, LITERASI HUKUM – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan keterangan Pihak Terkait untuk Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan (Dapil) Intan Jaya 1 yang diajukan oleh Partai Garuda.

Sidang dengan nomor perkara 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini digelar pada Senin (06/05/2024) pagi di Ruang Sidang Panel 3 dengan Majelis Hakim Panel Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Dalam sidang ini, Termohon memberikan jawaban mengenai permohonan Pemohon yang sebelumnya telah mendalilkan bahwa terjadi dugaan pelanggaran administratif dan pencurian suara dalam pemilihan legislatif yang terjadi pada 19 Februari 2024.

petitioner during the Preliminary Hearing on Monday (29/04/2024) also stated that the Intan Jaya Regency KPU had disregarded Bawaslu's recommendations and committed an election violation by holding a regency-level plenary meeting without the presence of representatives from all districts, which constitutes a violation of PKPU Number 10 of 2023. Following this incident, both the Hitadipa District Panwas and the Intan Jaya Regency Bawaslu had recommended action, however, there was…