Rp10 Miliar untuk Makan dan Minum, Puncak Kemarahan Publik

Sebelum publik benar-benar pulih dari keterkejutan atas anggaran renovasi rumah dinas yang mencapai Rp25 miliar, sebuah bocoran lain yang tidak kalah mencengangkan kembali muncul ke permukaan. Menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran yang telah dijadwalkan pada 21 April 2026, beredar luas data yang memperlihatkan bahwa total anggaran untuk jamuan makan dan minum di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu Rp10 miliar.

Angka ini sontak menjadi puncak kemarahan publik. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kaltim (APMK) serta berbagai elemen masyarakat lainnya menilai angka Rp10 miliar tersebut sebagai bentuk pemborosan uang rakyat yang sangat kasat mata. Nilai itu dianggap terlalu jomplang jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi riil masyarakat Kalimantan Timur yang masih banyak dihuni oleh masyarakat miskin pinggiran. "Rakyat susah makan, gubernur sibuk atur porsi untuk makan mewah," demikian salah satu jargon yang mulai populer di media sosial menjelang aksi demo.

Rudy Mas'ud yang kembali disodok pertanyaan tajam oleh wartawan tidak membantah kebenaran angka Rp10 miliar tersebut. Namun, ia dengan enteng menyebut bahwa tren angka tersebut terus menurun dalam tiga tahun terakhir dan menurutnya masih dalam batas kewajaran untuk provinsi seluas dan serumit Kalimantan Timur. Pernyataan yang dianggap tidak sensitif ini justru semakin memantik amarah publik yang sudah terlanjur jengah. APMK pun menjadikan anggaran makan dan minum ini sebagai salah satu tameng moral utama mereka saat turun ke jalan. Bekal semangat inilah yang akhirnya mengantarkan ribuan mahasiswa untuk dengan berani turun ke jalan pada 21 April 2026.

Ribuan Mahasiswa Mengepung DPRD Kaltim dengan Tiga Tuntutan

Pada 21 April 2026, aksi unjuk rasa besar-besaran yang telah dinanti-nantikan akhirnya terjadi. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kaltim (APMK) membanjiri kawasan di depan gedung DPRD Kalimantan Timur. Aksi yang berlangsung selama beberapa jam ini sempat menimbulkan kemacetan parah di kawasan sekitar. Namun secara umum, aksi berlangsung dengan tertib dan aman. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada umumnya, massa APMK memilih untuk membubarkan diri setelah melakukan orasi di depan gedung DPRD tanpa melakukan tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum atau membakar ban di tengah jalan. Mereka memilih untuk menyuarakan aspirasi dengan kepala dingin, namun tetap dengan nada tegas dan tidak kenal kompromi.

Dalam orasi mereka yang membakar semangat, massa aksi yang didominasi oleh anak muda ini menuntut tiga hal utama sebagai bentuk perlawanan terhadap gaya kepemimpinan Rudy Mas'ud yang dinilai elitis dan boros. Tuntutan pertama, mendesak agar seluruh kebijakan dan anggaran Pemprov Kaltim yang dinilai kontroversial diaudit secara menyeluruh oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) maupun eksternal. Mereka menilai audit sangat penting untuk membuka tabir gelap di balik angka-angka jumbo tersebut. Tuntutan kedua, menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi Kalimantan Timur secara terang-terangan. Tuntutan ketiga, mendesak DPRD Kalimantan Timur untuk tidak tinggal diam dan segera bersikap serta menjalankan fungsi pengawasan secara total dan tidak pandang bulu.

Para mahasiswa juga menyoroti ketidakberesan proses perencanaan anggaran yang dinilai tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai. Humas APMK dalam keterangannya menegaskan bahwa rakyat Kaltim selama ini hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan daerahnya sendiri. Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov Kaltim, berdasarkan kajian mereka, lebih banyak mengalir ke proyek-proyek yang menguntungkan segelintir orang, bukan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Aksi pada 21 April ini menjadi puncak dari kekecewaan yang terpendam selama beberapa bulan terakhir, sekaligus menjadi peringatan keras bagi Rudy Mas'ud dan jajarannya bahwa publik tidak akan tinggal diam ketika melihat ada indikasi pemborosan uang rakyat yang dilakukan secara berulang-ulang.

Kemendagri Turun Tangan dan Permintaan Maaf di Media Sosial

Puncak dari berbagai sorotan tajam serta rentetan aksi demonstrasi yang terus membesar adalah respons cepat yang akhirnya muncul dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di tingkat pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, secara blak-blakan mengakui bahwa pihaknya telah kebanjiran aduan masyarakat serta sorotan media yang tajam terkait gaya kepemimpinan kontroversial Rudy Mas'ud di Kalimantan Timur. Ia menyadari bahwa ini bukan isu biasa yang bisa diabaikan, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah secara keseluruhan.

"Karena banyak aduan dan kami terus mencermati opini publik, akhirnya kami putuskan untuk mengambil langkah konkret. Kami sudah menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk melakukan pemantauan secara intensif terhadap aktivitas Gubernur Kaltim," demikian pernyataan Bima Arya dalam konferensi pers pada 27 April 2026. Tim Itjen yang diturunkan memiliki tugas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim dan memastikan bahwa seluruh pengeluaran daerah benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan rakyat, bukan sekadar untuk gaya hidup mewah.

Tak hanya mengirim tim pengawas, Bima Arya juga mengaku sudah memberikan arahan tegas secara langsung kepada Rudy Mas'ud. Wamendagri meminta agar gubernur tersebut segera memilah kembali prioritas belanjanya dan membedakan secara tegas antara kebutuhan yang benar-benar esensial untuk melayani rakyat dan keinginan pribadi yang cenderung hedonis. Menghadapi tekanan politik yang membeludak dari berbagai lini, baik dari publik, dari elemen mahasiswa, dari partai politik, maupun dari pemerintah pusat, Rudy Mas'ud akhirnya angkat bicara dengan nada yang jauh lebih rendah hati pada 28 April 2026. Ia menyampaikan permohonan maaf terbuka melalui video singkat yang diunggah di akun Instagram pribadinya, mengaku akan mengevaluasi ulang seluruh kebijakan dan prioritas anggarannya, serta berkomitmen untuk lebih fokus pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Apakah permintaan maaf ini tulus dan akan diikuti perubahan nyata, publik yang akan menilai.