JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM — Indonesia melontarkan sikap keras dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB setelah tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi UNIFIL gugur di Lebanon selatan. Dalam forum di New York, perwakilan tetap Indonesia untuk PBB Umar Hadi menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah investigasi langsung dan menyeluruh oleh PBB, bukan penjelasan sepihak dari Israel.

Sikap tegas itu muncul di tengah dua insiden mematikan dalam kurun kurang dari 24 jam. UNIFIL menyatakan satu prajurit perdamaian tewas akibat proyektil yang menghantam pos UNIFIL dekat Adchit Al Qusayr, sementara dua prajurit Indonesia lainnya tewas ketika sebuah ledakan menghancurkan kendaraan logistik UNIFIL dekat Bani Hayyan. Dalam kedua peristiwa itu, UNIFIL menegaskan penyelidikan telah dibuka dan mengingatkan bahwa serangan sengaja terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Di forum DK PBB, Indonesia juga mengutuk keras operasi militer Israel di Lebanon selatan dan menyatakan solidaritas kepada rakyat Lebanon. Menurut Indonesia, eskalasi militer yang terus berlangsung telah menempatkan personel perdamaian PBB dalam risiko yang semakin tinggi. Reuters melaporkan Indonesia secara terbuka menolak narasi Israel dan menuntut penyelidikan PBB yang independen atas kematian tiga personel TNI tersebut.

Meski demikian, perkembangan di lapangan masih menyisakan sengketa fakta. Hasil awal penyelidikan PBB menyebutkan dua prajurit Indonesia yang tewas pada insiden kedua menjadi korban ledakan pinggir jalan, sedangkan untuk insiden pertama, UNIFIL menyatakan asal proyektil yang menewaskan satu prajurit lainnya belum diketahui. Israel sendiri membantah menanam bahan peledak di lokasi ledakan dan menyalahkan Hizbullah, sementara Indonesia menilai penjelasan semacam itu tidak cukup dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menutup perkara.

Respons Indonesia ini menandai dua hal sekaligus. Pertama, pemerintah ingin memastikan kematian prajurit TNI penjaga perdamaian tidak berlalu sebagai insiden biasa di tengah kabut perang. Kedua, Indonesia sedang menegaskan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian PBB bukan isu teknis semata, melainkan bagian dari perlindungan hukum internasional dan otoritas Dewan Keamanan itu sendiri. Jika penyelidikan PBB nantinya membuktikan adanya serangan yang disengaja atau kelalaian berat, tekanan diplomatik terhadap pihak yang bertanggung jawab hampir pasti akan meningkat.