Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Fast newsroom updates on law, courts, regulation, and public policy.
Jakarta, Legal Literacy — The House of Representatives (DPR) approved two requests from President Prabowo Subianto: the granting of...
The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) faction in the House of Representatives (DPR) has stated that it has communicate...
The House of Representatives (DPR) is determined to pass the Bill on the Constitutional Court (RUU MK) into law in the nearest plena...
Companion reads from opinion and editorial to deepen the context.
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Ke...
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi d...
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Dep...
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...