Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Fast newsroom updates on law, courts, regulation, and public policy.
The Corruption Eradication Commission (KPK) continues to investigate alleged corruption cases related to the procurement project for...
Prof. Jimly hopes that Anwar Usman will demonstrate a patriotic and wise attitude by accepting the sanctions from the MKMK that remo...
The Election Organizer Ethics Council (DKPP) announced the final stern warning sanction to the Chairman of the General Elections Com...
Bribery Corruption Case of Supreme Court Justice Sudrajad Hukum Literacy - LKPK has named Supreme Court Justice Sudrajat Dimyati as...
Page 15 of 15
Companion reads from opinion and editorial to deepen the context.
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelala...
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa d...
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru hono...
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, ha...