MK Kabulkan 19 Permohonan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Semester I 2026
Mahkamah Konstitusi mengabulkan 19 permohonan pengujian undang-undang dalam 11 sidang pengucapan putusan sepanjang Januari-Juni 2026.
Hasil pencarian berita
Menampilkan hasil pencarian untuk: kedudukan hukum
Menampilkan hasil pencarian untuk “kedudukan hukum”
Laporan
Laporan Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat
MK menyatakan pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat dan tidak menerima permohonan uji norma UU Pilkada.
MK Tak Terima Gugatan Ubah “Sumatera Selatan” Jadi “Sumatra Selatan”
Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang meminta perubahan nama “Sumatera Selatan” menjadi “Sumatra Selatan”...
Kuasa Hukum Adly Fairuz Bantah Pengakuan Jenderal di Kasus Penipuan
Kuasa hukum Adly Fairuz membantah tuduhan pengakuan jenderal dalam kasus gugatan perdata penipuan pengurusan calon taruna Akpol.
Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan
Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang m...
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong...
Uji Materi Syarat Pendidikan Polisi Ditolak MK, Pemohon Dianggap Tak Punya Kedudukan Hukum
MK tolak uji materi syarat pendidikan polisi (SMU/sederajat). Pemohon dianggap tak punya kedudukan hukum. Simak alasan Mahkamah Kons...
MK: Tuduhan Politik Uang di PSU Pilbup Barito Utara Tak Terbukti
MK menyatakan permohonan PHPU Jimmy–Inri tak dapat diterima. Dugaan politik uang pada PSU Pilbup Barito Utara tidak terbukti; honor...
MK Putuskan Uji Formil UU TNI Hari Ini: Menilik Kembali Pertarungan Konstitusional Partisipasi Publik
Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dal...
Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim
LBH Masyarakat mendesak agar tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan lan...
MK Kembali Tegaskan Larangan Wamen Rangkap Jabatan
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Meski sudah ada putusan, mengapa praktik wa...
Halaman 1 dari 3
