Literasi Hukum — Setelah operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, suasana di banyak kota Venezuela berubah muram. Sejumlah warga menggambarkan lingkungan mereka terasa “kosong” dan tidak biasa, dengan aktivitas publik menurun drastis dan orang-orang memilih bertahan di rumah karena khawatir pada perkembangan berikutnya.

Di beberapa wilayah, kondisi jalanan dilaporkan lebih lengang dari hari-hari normal. Di toko-toko, warga terlihat membeli persediaan makanan serta obat-obatan dalam jumlah lebih banyak, sambil memperbincangkan kemungkinan skenario yang akan terjadi. Meski sebagian masyarakat selama ini tidak puas dengan kepemimpinan Maduro, mereka cenderung menahan diri dan tidak mengekspresikan kegembiraan secara terbuka.

Operasi AS dan penahanan Maduro

AS melancarkan serangan ke Caracas dan sejumlah titik lain pada dini hari Sabtu, 3 Januari 2026 waktu setempat. Operasi berkode “Absolute Resolve” (dalam pemberitaan Indonesia juga disebut sebagai “Operasi Tekad Bulat”) berlangsung beberapa jam dan berakhir dengan penangkapan Maduro oleh pasukan khusus AS. Maduro dan istrinya, Cilia Flores, kemudian diterbangkan ke New York untuk ditahan dan diproses hukum.[1]

Delcy Rodríguez tampil sebagai presiden sementara, namun menolak bekerja sama

Di tengah kekosongan kepemimpinan yang memicu spekulasi luas, Wakil Presiden Delcy Rodríguez muncul sebagai figur yang mengendalikan pemerintahan sementara dengan dukungan institusi keamanan. Sejumlah laporan menyebut penunjukan dan legitimasi sementara itu ditopang oleh institusi negara dan elite pemerintahan yang selama ini berada di lingkar kekuasaan Maduro. [2]

Rodríguez mengambil posisi politik yang konfrontatif terhadap Washington. Ia menegaskan Maduro masih dianggap sebagai satu-satunya presiden, serta menyatakan Venezuela tidak akan tunduk pada dominasi kekuatan asing.

Sikap tersebut berseberangan dengan pesan Presiden AS Donald Trump yang, seusai operasi itu, menyatakan AS akan “mengelola” Venezuela untuk sementara demi memastikan transisi yang aman. Sampai saat ini, rencana detail mengenai bentuk “pengelolaan” tersebut tidak dijabarkan secara gamblang dalam pernyataan publik.

Oposisi terbelah soal figur transisi

Di kubu oposisi dan diaspora Venezuela, muncul kekecewaan karena Washington tidak mengadopsi gagasan penunjukan María Corina Machado sebagai pemimpin transisi. Di sisi lain, sebagian pihak menilai Edmundo González—yang menjadi pesaing Maduro pada pemilu 2024—lebih layak memimpin, dengan argumen bahwa hasil pemilu seharusnya berpihak pada oposisi bila proses berlangsung adil. [3]

PBB bersidang, dunia menilai operasi AS sebagai preseden berbahaya

Ketegangan internasional meningkat seiring rencana Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan untuk membahas serangan AS ke Caracas. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyampaikan kekhawatiran bahwa penghormatan pada hukum internasional tergerus dan tindakan semacam ini berpotensi menciptakan preseden yang membahayakan. [4]

Sejumlah negara—termasuk Rusia, China, dan Meksiko—menyampaikan kecaman, dengan penekanan pada isu kedaulatan dan rujukan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. [5]

Kritik di AS dan sorotan motif minyak

Di dalam negeri AS, operasi itu memicu kritik, termasuk dari kalangan ahli hukum yang mempertanyakan dasar legal tindakan militer tanpa persetujuan Kongres. Aksi protes juga muncul di beberapa kota, dengan narasi penolakan terhadap intervensi yang dianggap terkait kepentingan sumber daya.

Isu minyak semakin menonjol setelah Trump menyatakan rencana melibatkan perusahaan-perusahaan energi AS untuk memulihkan sektor minyak Venezuela dan kembali mengoptimalkan produksinya.[6]

Seruan Vatikan

Dari Vatikan, Paus Leo XIV menyerukan agar Venezuela tetap diperlakukan sebagai negara berdaulat. Ia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum sesuai konstitusi, serta mendorong upaya meredakan kekerasan dan membuka jalan menuju keadilan serta perdamaian.