Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Fast newsroom updates on law, courts, regulation, and public policy.
KPK uncovered allegations that Fadia Arafiq intervened with the head of the department to use her family's company, PT RNB, in the P...
Pati Regent Sudewo was re-examined by the KPK as a witness in the DJKA Kemenhub corruption case. The examination is suspected to be...
KPK summons Acting Director General of Immigration, Saffar Godam, as a witness in the alleged bribery and obstruction of investigati...
KPK Chairman, Setyo Budiyanto, emphasized that the alleged bribery and obstruction of investigation case involving Hasto Kristiyanto...
Companion reads from opinion and editorial to deepen the context.
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelala...
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa d...
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru hono...
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, ha...