DPR Resmi Sahkan UU PPRT, PRT Kini Punya Kepastian Hukum dan BPJS
Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.
Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.
Fast newsroom updates on law, courts, regulation, and public policy.
Companion reads from opinion and editorial to deepen the context.
Apakah warga boleh menanam di gang? Telaah hukum dari UUD 1945, UU Jalan, hingga UU...
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan pangan. Ia menguji keberpihakan n...
The flow of foreign investment is increasing, but legal certainty in Indonesia after...
Closed public policies risk triggering rejection, judicial review of a law, and a le...