MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara
MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomodasi kebutuhan disabilitas.
Newsroom
Hasil pencarian berita
Cari berita
Reset
Menampilkan hasil pencarian untuk “putusan mk”
•
di topik Perundang-undangan & Regulasi
Pembaruan
Berita Terbaru
Pembaruan cepat dari newsroom untuk isu hukum, pengadilan, dan kebijakan publik.
DPR Kaji Rencana Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung
Literasi Hukum - Sebuah diskursus baru mengenai masa bakti pemangku jabatan di lembaga negara kembali mengemuka. Setelah sebelumnya...
MK Kembali Tegaskan Larangan Wamen Rangkap Jabatan
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Meski sudah ada putusan, mengapa praktik wa...
Kemenkum Kaji Putusan MK Terkait Usia Pensiun Notaris Hingga 70 Tahun
Kemenkum sedang mengkaji putusan MK terkait perpanjangan usia pensiun notaris hingga 70 tahun. Perpanjangan ini bersifat opsional da...
Opini
Opini & editorial terkait
Bacaan pendamping dari kanal opini dan editorial yang memperkaya konteks berita.
Apakah Hukum Internasional Berfungsi di Selat Hormuz?
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, na...
Nilai Keadilan Hukum Adat Batak Toba di Batu Persidangan Huta Siallagan
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak To...
Pembekalan Semi-Militer LPDP Dinilai Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Akademik
Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar sup...
Childfree dan Tekanan Sosial: Apakah Negara Berhak Ikut Campur?
Tren childfree sering berbenturan dengan norma pro-natalis yang memandang memiliki a...